BERITABANDUNG.id – Pembahasan mengenai Politik identitas masih menjadi isu baru di Indonesia. Walaupun pada dasarnya aspek-aspek tersebut telah ada sejak lama, efek yang ditinggalkan baru dirasakan belum lama ini.
Apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang mencari massa oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, para elite politik menggunakan kesamaan suku, agama, ras dan etnik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Guna membahas topik yang selalu hangat diperbincangkan setiap 5 tahun sekali ini, Generasi Muda Angkatan Muda Siliwangi (Gada AMS) menggelar Diskusi Populisme Politik Identitas “Di Balik Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024?” yang bertempat di Sekretariat AMS, Jl. Braga No. 25B, Kota Bandung, Kamis (22/6).
Acara tersebut diisi oleh Dr. H. R. Iip Hidayat, M.Pd., sebagai Kakesbangpol Prov. Jabar, Prof. Muradi, M.A, P.Hd., sebagai guru besar Ilmu Politik dan Board of Advisor IPRC, Muchamad Indra Purnama sebagai Manager Riset IPRC, Rendra W. Setiawan sebagai Ketua Umum Gada AMS, Ahmad Hariri sebagai Sekretaris Umum Gada AMS.
Diskusi tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan stigma politik identitas di Pemilu 2024, apalagi seperti yang diketahui, belum lama ini AMS sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024-2029.
Maka dari itu, seiring matangnya kesadaran politik masyarakat Indonesia terutama dari kalangan Gen-Z, diharapkan isu-isu politik yang berkaitan dengan identitas dan dibalut dengan provokasi dan kebencian tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan pada Pemilu 2024 yang akan datang.
Kemudian pada kesempatan tersebut, Iip Hidayat, Kakesbangpol Jabar menyampaikan beberapa pemaparan tentang politik identitas yang dapat memperkuat atau memecah belah bangsa.
“Politik identitas memang tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dengan adanya perbedaan itu harus menjadi energi positif,” ujarnya.
Dirinya juga menegaskan, Jika pancasila dijalankan dengan baik, saya yakin negara ini akan selamat. Akan tetapi jika pancasila ini hanya digaungkan “aku pancasila” saja tanpa direalisasikan tunggu kehancurannya.
“Ada beberapa negara yang tidak adanya toleransi dalam etnis, suku, budaya, dan agama maka hancurlah negara tersebut, akibat ulah masyarakatnya sendiri. Maka kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari banyaknya suku, budaya, dan agama yang tergabung dalam kebhinekaan. Jangan jadikan segala perbedaan untuk memecah belah bangsa ini,” ungkapnya.
Masih di tempat yang sama, narasumber kedua, Muchamad Indra Purnama, Manager Riset IPRC, mengatakan bahwa harus diakui politik 2024, politik identitas menjadi isue yang hari ini muncul.
“Katakanlah sekarang ada 3 Capres kuat yang muncul, jika ditanya apakah salah satu calon ini berbicara politik identitas? Saya pikir ketiga Capres yang hari ini muncul dalam tanda kutip mau tipis ataupun tebal, mereka juga sama-sama melakukan politik identitas. Karena dari kesukuan, ras, kelompok mayoritas dan minoritas itu adalah bagian dari politik identitas,” katanya.
Lebih lanjut, kata dia, yang menjadi permasalahan di politik identitas adalah ketika adanya ras, agama, suku yang dimunculkan dimasakan kepada orang lain dan kelompok yang tak sejalan itu dianggap kelompok musuh.
“Bagaimana meminimalisir politik identitas ini? yang pertama dari segi pemerintah juga perlu menghadirkan pemerintahan yang responsive dan transparan, karena isue politik identitas ini akan berjalan seiring ada kekecewaan dari masyarakat. Kedua terkait responsibilitas, ketika sudah ada letupan-letupan kecil tentang polarisasi pemerintah perlu hadir dan masyarakat juga hadir sebagai penengah. Terakhir adalah berkaitan peran media dengan adanya pemberitaan yang berimbang,” ungkapnya.
“Kita sebagai bagian dari masyarakat, AMS dengan inohong-inohong dan tokoh-tokoh yang dimilikinya tentu perlu memberikan pemahanan terkait dengan politik identitas sehingga tidak terjadi perpecahan terhadap masyarakat,” pungkasnya.
Di akhir, Ketua Umum Gada AMS, Rendra W. Setiawan menyampaikan bahwa hari ini kita sudah bisa sedikit menarik benang tentang apa yang menjadi sumber masalah dari politik identitas yang ada ataupun intoleransi di sekitar masyarakat. Ternyata masalahnya adalah minimnya literasi ideologi yang hari ini disebarkan kepada anak-anak bangsa.
“Artinya kalau dulu ada yang namanya PMP, dan berbagai macam. Hari ini kita melihat hampir tidak ada pendidikan ideologisasi yang dilakukan lembaga pendidikan maupun pemerintah sebagai pembuat kurikulum terkait ideologi di masyarakat. Maka jika saya rasa masalah pertama kita bagaimana menjabarkan ideologi di anak-anak kita melalui institusi pendidikan,” ujarnya.
“Banyak sekali negara-negara yang hancur dikarenakan intoleransi, artinya dampak buruk yang terjadi jika kita terus membiarkan yang namanya politik identitas atau politik yang memecah belah adalah keutuhan kita sebagai bangsa. Artinya Indonesia Raya yang kita tahu ada ribuan pulau yang tersebar, ada berbagai macam ras, suku, agama harus terpecah dengan intoleransi, maka dampak buruk dari politik identitas dan intoleransi sungguh sangat mengganggu kebersamaan kita di dalam dan di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya. (Yan)
