BERITABANDUNG.id – Ribuan guru honor di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengecam proses perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai kian karut-marut.
Berdasarkan data dari Forum Guru Honor Kabupaten Bandung Barat, setidaknya ada 1.933 guru honor di Kabupaten Bandung Barat tak lolos PPPK.
Padahal guru honorer lahir dari situasi krisis. Akan tetapi peran mereka seakan dikerdilkan jika menilik upah mereka yang sangat rendah.
“Kami merasa dizolimi oleh hasil seleksi PPPK yang tidak jelas, posisinya ada R2 dan R3 tapi tidak lolos,” ujar Ketua Forum Guru Honor KBB, Muhamad Nurdin saat dikonfirmasi, Senin, 3 Februari 2025.
Dikatakan Nurdin, usai ribuan guru honorer dinyatakan tidak lolos pada seleksi PPPK ini nasib dan kejelasan mereka di lingkungan pendidikan ini masih terkatung-katung.
Apalagi jika melihat porsi ketersediaan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) terutama di sekolah negeri masih kurang.
Terutama agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan. Alhasil, pengelola sekolah merekrut guru honorer. Meski menjadi penyelamat di kala krisis, peran guru honorer seakan dipandang sebelah mata.
“Sementara menurut aturan yang disampaikan Menpan RB Nomor 16, kita dijamin untuk lolos seleksi. Tapi kenyataannya dikembalikan lagi ke pemerintah daerah,” katanya.
“Maka kami butuh penjelasan yang lebih ril dari stakeholder yang ada di Pemda KBB, kami hanya ingin sebuah jembatan sehingga tidak ada miskomunikasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sejauh ini support dari Pemkab Bandung Barat terhadap para guru honor selama ini telah maksimal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan salah satunya terkait pendataan.
“Kami sudah mendatangi DPRD, beberapa waktu lalu dikumpulkan, contohnya, BKPSDM memberikan data sementara Disdik masih bengong (bingung). Nah itukan terjadi miskomunikasi makanya kita luruskan termasuk dengan penganggaran,” katanya.
“Orang DPRD sudah paham anggarannya dari mana, masa PPK-nya Disdik dan BKPSDM Tidak bisa menjelaskan jadi kita hanya meluruskan saja. Kalau duduk bareng kan kita enak dan jelas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha mengatakan, kedatangan para guru honor itu hanya ingin meminta kejelasan terkait status kepegawaian mereka.
“Jadi yang telah ikut seleksi PPPK itu sekarang posisinya sudah aman, karena telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” kata Nur.
Ia menegaskan, pihaknya akan berupaya maksimal memperjuangkan nasib para guru honor tersebut. Terlebih, peran mereka dalam pendidikan sangat vital.
“Kita miris kalau mendengar upah yang diterima mereka perbulan hanya Rp300-400 ribu. Itu sebenarnya yang harus menjadi catatan pemerintah,” tandasnya. (jabarekspres)
