BERITABANDUNG.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, menegaskan bahwa tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Kepastian ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran yang berkembang di kalangan tenaga honorer terkait adanya pengurangan pegawai.
Mengutip prfmnews. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan, tidak ada instruksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberhentikan tenaga honorer yang berjumlah 8.156 orang.
“Jadi kita tidak ada kebijakan pemberhentian (tenaga honorer) akibat kebijakan efisiensi anggaran. Itu hanya bersifat kasuistik saja disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Adi. Baca Juga: Cara Dedi Mulyadi Amankan Investasi di Jawa Barat Terkait hal itu, sudah diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Apalagi bagi tenaga honorer yang ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Itu dari KemenPAN RB juga sudah ada aturannya dan yang sedang ikut ujian seleksi PPPK juga tidak boleh diberhentikan,” katanya.
Menurutnya, tenaga honorer masih sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang bertugas di lapangan seperti petugas Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Tapi yang di lapangan itu skemanya bukan untuk jadi ASN, namun memang dibutuhkan. Kayanya itu ada yang sudah kontrak langsung ada juga yang outsourcing,” ucap Adi.
Meskipun tenaga honorer masih dibutuhkan, ia menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak akan menambah atau mengangkat tenaga honorer baru, mengingat kebijakan tersebut telah dilarang oleh pemerintah pusat. “Kalau larangan mengangkat non ASN atau honorer itu sudah jelas diundang-undangnya tidak boleh. Terus honorer yang ada juga arahannya jelas tidak boleh ada pemberhentian massal,” ucapnya. (Rian)
