BERITABANDUNG.id- Dalam penanggulangan kemiskinan lebih holistik, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan memanfaatkan Sistem Perencanaan, Penyelenggaraan, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (Sepakat).

Sepakat adalah aplikasi berbasis web yang diluncurkan oleh Bappenas. Aplikasi ini membantu proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat di Kota Bandung.

Untuk itu juga, Pemkot Bandung menggelar bimbingan teknis Sepakat di Hotel Grand Hani Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (11 November 2020). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

Wakil wali kota mengakui, meski penanggulangan kemiskinan telah masuk sebagai agenda di dalam visi dan misi pimpinan daerah, namun dalam perkembangannya sering terdapat kesenjangan. Kesenjangan dimaksud antara visi dan misi tersebut dengan efektivitas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.

Hal itu disebabkan kurangnya pemahaman dan kemampuan menganalisis konsep dan permasalahan kemiskinan. Termasuk masih belum kuatnya kualitas perumusan kebijakan dan desain implementasi program pengentasan kemiskinan dan belum tersusunnya dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD).

“Belum tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dapat menghambat koordinasi dan sinkronisasi program,” katanya.

“Padahal RPKD merupakan dokumen yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan,” lanjutnya.

Menurut wakil wali kota, untuk mengakomodir permasalahan tersebut, perlu pemahaman dan pengetahuan teknis tentang seluk-beluk perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan dengan baik kegiatan Bimtek ini. Sehingga dapat mengimplementasikannya dalam membuat perencanaan tentang program penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan 1 Sosial Budaya dan Pemerintahan, Yana Sunarya menuturkan, Sepakat bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan.

“Terkait strategi penanggulangan kemiskinan, salah satu poinnya mengarahkan terwujudnya pemanfaatan sistem informasi terpadu yang berpihak kepada masyarakat miskin,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here