BERITABANDUNG.id – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meraih penilaian tertinggi dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah Tahun 2024.
Diskominfotik KBB menempati posisi terbaik pertama dengan nilai 87,80 dan predikat A (Sangat Baik). Di posisi kedua diraih Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dengan nilai 86,55, dan posisi ketiga oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) dengan nilai 84,87, keduanya juga menyandang predikat A (Sangat Baik).
Penilaian tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.125-Bag Orgs/2025 tanggal 17 April 2025. Total ada 31 perangkat daerah non-kecamatan yang mengikuti proses penilaian Indeks RB.
“Alhamdulillah atas capaian ini. Tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi,” ujar Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan, didampingi Sekretaris Diskominfotik, Donny Pratama, Kamis (10/7/2025).
Ia menjelaskan, penilaian dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) hasil kolaborasi antara Bagian Organisasi Setda KBB dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat.
Indeks RB Perangkat Daerah merupakan ukuran capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Penilaian ini mencerminkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.
“Tujuan utama pengukuran ini adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, mendorong perbaikan sistem kerja, manajemen SDM, dan pelayanan publik di setiap OPD,” jelasnya.
Penilaian Indeks RB mengacu pada PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Komponen penilaian terdiri dari dua bagian, yakni:
Area perubahan (40%) yang mencakup manajemen dan perubahan birokrasi, lalu Hasil yang diharapkan (60%), mencakup:
– Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
– Pemerintahan yang akuntabel
– Pemerintahan yang efektif dan efisien
– Pelayanan publik yang berkualitas
“Penilaian ini juga menjadi dasar evaluasi dan pembinaan oleh instansi pembina seperti Inspektorat, Biro Organisasi, maupun Bagian Organisasi Setda, serta bagian dari pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten secara menyeluruh,” tutup Yoppie.
