BERITABANDUNG.id – Komisi C DPRD Kota Bandung meninjau salah satu Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Asia Afrika, tepatnya dekat Jl. Cikapundung, Senin (3/12).

Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi mengungkapkan, pihaknya melakukan peninjauan lapangan karena mendapat laporan masyarakat terkait JPO di Jalan Asia Afrika itu.

Yudi mengatakan, kondisi JPO saat ini memang sudah tidak terawat. Bahkan sekarang beralih fungsi dari yang awalnya JPO menjadi seperti tempat tinggal saat ini.

Saat peninjauan, Yudi beserta rombongan mendapati ada lemari dan baju.

“Ini adalah beberapa hal yang dikeluhkan masyarakat. Yaitu dengan kondisi JPO yang tidak terawat, bau pesing dan ada bekas minuman keras,” katanya.

Untuk itu Yudi mengatakan, sebaiknya JPO di Jalan Asia Afrika ini dibongkar, mengingat fungsinya yang sudah tidak seperti yang diharapkan. Atau jika memungkinkan, bangunan itu difungsikan sebagai gerbang kota.

“Fungsi JPO-nya sudah tidak ada, warga tidak mau menggunakannya sebagai jembatan penyebrangan. Dengan kondisi JPO tertutup seperti ini, dikhawatirkan akan ada tindakan kejahatan, terlebih di sana terlihat ada botol minuman keras,” tambahnya.

Yudi mengatakan, pihaknya juga mempertanyakan kepemilikan aset JPO itu. Pasalnya, JPO tidak dibangun oleh dana APBD, sehingga Yudi akan memastikan apakah kepemilikannya sudah diberikan ke Pemkot Bandung atau belum.

Dari hasil peninjauan terlihat bahwa sebelumnya, JPO digunakan untuk kegiatan, namun memang saat ada peninjauan tidak ada orang di lokasi.

Sehingga Yudi mengaku tidak tahu apakah sudah tidak ditempati lagi, atau yang menempati hanya sedang tidak ditempati.

“Namun, saya sudah meminta agar akses jalan JPO tersebut ditutup saja. Sehingga dipergunakan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, JPO masih milik pihak ketiga.

“Sampai sekarang saya masih belum menerima penyerahterimaan aset dari pihak ketiga. Sehingga itu memang masih belum menjadi milik Pemkot Bandung,” tuturnya.

Karenanya, untuk pemeliharaan semestinya masih menjadi tanggungjawab pihak ketiga. Namun, Ema mengaku paham jika ada keterbatasan anggaran dari pihak ketiga dalam melakukan pemerliharaan selama ini.

“Kami memahami jika ada keterbatasan pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan. Namun, karena ini merupakan fasilitas umum, tentunya Pemkot Bandung melalui SKPD akan melakukan pemeliharaan,” tegasnya.

Soal kemungkinan pembongkaran JPO, Ema mengatakan akan memperimbangkannya jika semua sudah jelas. Karena pembongkaran harus sesuai prosedur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here