BERITABANDUNG.id – Satu tahun pelaksanaan Program Quick Wins dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bangga Kencana tahun 2025 menjadi momentum refleksi bagi Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat. Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, evaluasi capaian dan tindak lanjut program digelar pada Senin (14/10/2025), dengan kehadiran Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, menegaskan bahwa implementasi Quick Wins di Jawa Barat menunjukkan hasil signifikan, terutama dalam penurunan prevalensi stunting menjadi 15,9 persen.
“Kami bersama lintas sektor terus berkolaborasi dalam menurunkan angka stunting dan menghadirkan layanan yang responsif sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Dadi.
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan di lapangan. Karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN dan pemerintah daerah.
“Evaluasi ini bukan sekadar menilai capaian, tetapi menjadi ruang refleksi dan pembelajaran bersama agar program ke depan semakin optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan DAK Bangga Kencana.
“Saya berharap jajaran OPD KB di seluruh kabupaten/kota dapat meningkatkan sinergi, terutama dengan BPKAD dan perangkat daerah lain. Optimalisasi sistem pelaporan melalui aplikasi Morena, serta peningkatan sarana dan prasarana, sangat penting agar program ini benar-benar menyentuh keluarga,” ungkap Erwan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga kolaborasi yang telah terjalin agar setiap langkah menjadi bagian dari upaya besar membangun keluarga Indonesia yang bahagia dan berdaya.
Dari sisi nasional, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, menegaskan pentingnya konvergensi kebijakan lintas sektor dalam pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045.
“Bonus demografi bukan hanya peluang, tapi juga tantangan besar. Saat ini, sekitar 17,45 persen usia produktif masih menganggur, dan 59,11 persen tenaga kerja berada di sektor informal tanpa jaminan sosial. Ini harus menjadi perhatian serius agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan kependudukan tak hanya bicara soal angka kelahiran dan kematian, tetapi peningkatan kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Ia juga menekankan pentingnya sistem social safety net agar seluruh rakyat memperoleh kebutuhan dasar minimal — sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
Budi menutup arahannya dengan menyinggung pentingnya implementasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 sebagai peta jalan menuju keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk.
“Kebijakan kependudukan harus berbasis data dan berorientasi pada social wellbeing. Dengan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif lintas sektor, kita dapat melahirkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global,” tandasnya.
Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan diakhiri dengan pemberian 34 piagam penghargaan kepada OPD KB kabupaten/kota yang dinilai berkontribusi aktif dalam mendukung keberhasilan program Quick Wins dan Bangga Kencana.
Momentum evaluasi ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat penurunan stunting, dan mewujudkan keluarga berkualitas untuk Indonesia Emas 2045.
