BERITABANDUNG.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mematangkan peluncuran program Gerakan Sadar Lingkungan dan Kebersihan (GAS LAH) sebagai langkah strategis pengendalian sampah dari sumber.
Program ini kini berada pada tahap akhir perencanaan, terutama dalam hal perhitungan kebutuhan anggaran dan penyusunan dasar hukumnya.
Kepala DLH Kota Bandung, Darto menyebut GAS LAH sedang tahap finalisasi.
“Perhitungan anggaran sudah kami pahami dengan cukup detail, tinggal mematangkan teknis pembebanannya, termasuk penyusunan peraturan wali kota dan keputusan wali kota sebagai payung hukum pelaksanaan,” ujar Darto, Senin (15/12/2025).
Darto menjelaskan GAS LAH dirancang untuk menjawab persoalan utama persampahan Kota Bandung, tingginya volume sampah organik dari rumah tangga.
Program ini menitikberatkan pengolahan sampah organik langsung di tingkat RW dengan melibatkan partisipasi warga serta pembentukan petugas khusus pengolah sampah yang bekerja secara terstruktur dan digaji.
Darto mengungkapkan dalam skemanya, setiap RW akan memiliki petugas pengolah sampah yang bertugas mengumpulkan, memilah, dan mengolah sampah organik sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan DLH.
Seluruh proses diarahkan agar sampah dapat ditangani di sumber dan tidak lagi dibuang keluar lingkungan permukiman.
“Rumah tangga itu produsen sampah. Karena itu pengurangannya harus dimulai dari rumah. Prinsipnya sederhana, sampah jangan sampai keluar.
Bisa diolah dengan kompos, maggot, atau metode lain yang sesuai dengan kondisi warga,” kata Darto.
Di sisi lain, Darto menambahkan DLH juga terus mengembangkan program Kawasan Bebas Sampah (KBS) yang hingga saat ini telah mencakup 511 RW di Kota Bandung. Dari capaian tersebut, kapasitas pengolahan sampah di tingkat kewilayahan mencapai sekitar 45 ton per hari.
Menurut Darto, KBS dan GAS LAH memiliki kesamaan orientasi, menekan timbulan sampah dari sumber. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup pengelolaan.
KBS menangani berbagai jenis sampah, sementara GAS LAH secara khusus menyasar sampah organik di level paling dasar.
“KBS dan GAS LAH sama-sama menargetkan pengendalian dari sumber. Nanti akan kami evaluasi apakah GAS LAH ini bisa dikonversi atau disinergikan dengan KBS. Yang terpenting, pengurangan sampah berjalan efektif,” ujarnya.
Terkait penerapan KBS di kewilayahan, Darto menegaskan persoalan utama bukan pada sulit atau tidaknya metode, melainkan pada kinerja pengolahan yang harus terus dievaluasi lintas wilayah.
DLH menilai konsistensi pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program berbasis masyarakat.
Sebagai landasan operasional, DLH tetap mengandalkan gerakan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan). Berbagai metode pengolahan, mulai dari pengomposan hingga pemanfaatan maggot, terus didorong agar masyarakat aktif mengurangi sampah sejak dari rumah.
“Pengurangan itu jangan bikin sampah. Kalau sudah ada, kurangi di sumber. Metodenya banyak, yang penting prinsipnya sama, sampah dikelola di rumah tangga,” kata Darto.(RadarBandung)
