BERITABANDUNG.id – Praktisi pendidikan Kabupaten Bandung, Imam Syafei, M.Pd, menyoroti skema penggajian PPPK Paruh Waktu sektor pendidikan di Kabupaten Bandung yang dinilai perlu dievaluasi secara terukur dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan regional.
Sebagaimana disampaikan oleh Bupati Dadang Supriatna, jumlah PPPK Paruh Waktu Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Bandung mencapai 4.320 orang, terdiri atas 2.379 guru dan 1.941 tenaga kependidikan.
Adapun skema penggajian yang ditetapkan pemerintah daerah adalah:
- 1.786 guru penerima TPG menerima Rp500.000 per bulan
- 593 guru non-TPG menerima Rp1.000.000 per bulan
- 1.941 tenaga kependidikan menerima Rp1.000.000 per bulan
Pembayaran dilakukan selama 14 bulan (termasuk gaji ke-13 dan ke-14)
Disertai jaminan BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian
Imam Syafei menyampaikan bahwa komitmen pembayaran melalui APBD patut diapresiasi, terutama di tengah penurunan transfer keuangan pusat yang berdampak pada postur APBD daerah.
Namun demikian, ia menilai masih terdapat disparitas yang signifikan jika dibandingkan dengan wilayah sekitar di kawasan Bandung Raya.
📊 Perbandingan PPPK Paruh Waktu Bandung Raya (Berdasarkan Informasi Publik & UMK)
Daerah
Kisaran Penghasilan PPPK Paruh Waktu
Kota Bandung
± Rp3 juta lebih
Kota Cimahi
± Rp3 juta lebih
Kabupaten Bandung Barat
± Rp2 juta lebih
Kabupaten Bandung
Rp500 ribu – Rp1 juta
“Perbedaan nominal ini cukup signifikan untuk wilayah yang secara geografis berdekatan. Hal ini wajar menjadi perhatian publik dalam konteks keadilan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Imam Syafei, M.Pd.
Ia menambahkan, berdasarkan simulasi sederhana, apabila dilakukan penyesuaian tambahan rata-rata Rp1 juta bagi 4.320 guru dan tenaga kependidikan, kebutuhan tambahan anggaran diperkirakan sekitar Rp4,3 miliar per bulan. Simulasi ini merupakan estimasi matematis dan bukan angka kebijakan resmi.
Menurutnya, angka tersebut perlu dikaji dalam konteks total APBD Kabupaten Bandung yang bernilai triliunan rupiah, sehingga ruang kebijakan tetap terbuka apabila pendidikan menjadi prioritas strategis daerah.
“Kami memahami adanya tekanan fiskal dan komitmen pembayaran 14 bulan. Aspirasi ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah daerah, melainkan dorongan agar evaluasi dilakukan secara progresif dan terukur demi peningkatan kesejahteraan guru,” tegasnya.
Imam Syafei, M.Pd berharap Pemerintah Kabupaten Bandung dapat membuka ruang dialog dan menyusun roadmap penyesuaian gaji yang jelas serta mempertimbangkan harmonisasi kebijakan dengan daerah sekitar.
“Guru memiliki tanggung jawab profesional yang sama di mana pun mereka bertugas. Kesejahteraan yang proporsional akan berdampak langsung pada stabilitas dan kualitas pendidikan daerah,” tutupnya. *red
