BERITABANDUNG.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana untuk periode 15 September 2025 hingga 30 April 2026. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 yang ditandatangani pada 26 September 2025.
Penetapan status siaga darurat dilakukan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di sebagian wilayah Jabar, yang berpotensi menimbulkan banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan abrasi.
Seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat masuk dalam status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Pembiayaan penanganan siaga darurat bersumber dari APBD Jabar atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Teten Mulku Engkun, menjelaskan, keputusan ini mendorong kesiapsiagaan mulai dari pemantauan cuaca, penyiapan personel dan logistik, koordinasi lintas instansi, hingga mitigasi di wilayah rawan bencana.
Hingga 8 Desember 2025, tercatat 1.390 kejadian bencana di Jabar dengan 75 korban jiwa, terdiri dari 703 cuaca ekstrem, 414 tanah longsor, dan 255 banjir. Dari total tersebut, 387 kejadian bencana terjadi setelah kepgub siaga darurat diterbitkan, menelan 4 korban jiwa.
Berdasarkan kajian risiko bencana BPBD, 12 kabupaten/kota paling berpotensi terdampak banjir bandang adalah Bandung, Bandung Barat, Bogor, Ciamis, Cianjur, Garut, Kuningan, Majalengka, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya. Total potensi luasan wilayah terdampak banjir bandang mencapai 190.691 hektare, dengan Kabupaten Garut paling tinggi (27.918 ha).
Sementara itu, delapan daerah paling berisiko terhadap banjir biasa adalah Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Cirebon, Garut, Indramayu, Subang, dan Kota Bandung. Potensi total luasan wilayah terdampak banjir di Jabar sebesar 1.334.876 hektare, dengan kelas bahaya tinggi seluas 365.755 hektare. Kabupaten Indramayu memiliki potensi banjir paling luas, mencapai 207.541 hektare.
Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat, menambahkan, kesiapsiagaan personel, logistik, dan peralatan terus ditingkatkan, termasuk koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota serta instansi teknis terkait kebencanaan. Keputusan ini menjadi acuan bagi daerah untuk menerbitkan SK kesiapsiagaan bencana setempat
