BERITABANDUNG.id – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan, penanganan bencana tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.
“Pengelolaan bencana tidak boleh hanya menjadi tugas satu instansi semata. Ini tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat. Itulah konsep pentahelix yang harus kita jalankan bersama,” ujar Erwin di Balai Kota Bandung, Rabu 30 Juli 2025.
Erwin menyampaikan, Pemkot Bandung telah menjalankan berbagai kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana, di antaranya, penguatan sistem peringatan dini di kawasan rawan bencana, sosialisasi dan edukasi kebencanaan sejak dini melalui sekolah dan komunitas.
Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah Forum Zakat Jawa Barat, Angga Nugraha, mengatakan, kolaborasi antara Forum Zakat dan Pemkot Bandung sudah terjalin, terutama dalam isu kebencanaan dan kemanusiaan.
“Forum Zakat adalah wadah koordinasi bagi 37 lembaga zakat di Kota Bandung. Saat ini kami sudah terhubung dengan BPBD Jabar dalam satu grup. Kami siap bantu melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan dan amil zakat,” jelas Angga.
Ia menambahkan, sinergi yang dibangun tidak hanya dalam penanganan bencana, tetapi juga dalam program sosial lain yang lebih luas.
“Kami merasa terbantu dengan kehadiran Pemkot Bandung. Harapannya, sinergi ini bisa terus tumbuh. Bantuan infak dan sedekah yang kami salurkan juga bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, Didi Ruswandi menyampaikan, pendekatan utama yang dilakukan adalah membangun kapasitas masyarakat secara langsung.
BPBD Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui berbagai program edukasi dan simulasi.
“Kami fokus pada pembangunan kapasitas masyarakat dengan pola simulasi. Tujuannya agar warga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi,” ujar Didi.
Ia menjelaskan, peningkatan kesiapsiagaan dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan.
“Kami ingin masyarakat bisa menyelamatkan diri dengan baik. Salah satu kuncinya adalah pemahaman mitigasi sejak dini,” tambahnya.
Selain kesiapsiagaan, BPBD juga menetapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari prioritas, terutama untuk daerah rawan bencana.
“Kami juga fokus pada rehabilitasi lahan kritis, termasuk penguatan lereng yang berpotensi longsor serta penanganan pasca bencana,” jelas Didi.
