BERITABANDUNG.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menyiapkan langkah strategis untuk menyikapi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp238 miliar. Dampak kebijakan ini membuat potensi APBD Kota Cimahi tahun 2026 diproyeksikan berada di kisaran Rp1,4 hingga Rp1,5 triliun.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan efisiensi di berbagai pos belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, agar program prioritas masyarakat tetap berjalan optimal.
“Sudah ditekankan oleh Pak Wali Kota bahwa kegiatan seremonial dan belanja rutin harus dipangkas. Perjalanan dinas, makan minum, dan ATK kita potong 50 persen,” ujar Adhitia, Selasa (14/10/2025).
Efisiensi Operasional Pemerintahan
Pemkot Cimahi juga akan menghemat penggunaan utilitas kantor seperti listrik, air, dan pendingin ruangan (AC).
Menurut Adhitia, anggaran untuk kebutuhan utilitas mencapai sekitar Rp17 miliar per tahun, dan angka itu dinilai masih bisa ditekan tanpa mengganggu aktivitas utama pemerintahan.
Namun, kebijakan efisiensi tersebut tidak akan diberlakukan pada fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, Puskesmas, dan Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Penghematan hanya untuk kantor dinas yang tidak memiliki fungsi pelayanan langsung. Kalau jam kerja selesai, ya listrik dan perangkat lain dimatikan. Itu bagian dari disiplin efisiensi,” jelasnya.
Program Prioritas Tetap Jalan
Meskipun menghadapi pengurangan dana cukup besar, Pemkot Cimahi memastikan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat tidak akan terhenti.
Beberapa program yang akan tetap dijalankan antara lain:
-
Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM),
-
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi siswa sekolah swasta,
-
serta pembangunan sekolah baru untuk memperluas akses pendidikan.
“Hasil efisiensi sedang kita hitung. Prinsipnya, walaupun anggaran dipotong Rp238 miliar, program prioritas dan janji politik kami dengan Pak Wali tetap terlaksana,” tegas Adhitia.
Menjaga Kinerja dan Kepercayaan Publik
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengorbankan pelayanan kepada warga. Pemkot Cimahi berkomitmen menjalankan pemerintahan yang efektif, hemat anggaran, dan berorientasi hasil.
Dengan kebijakan efisiensi terukur tersebut, Pemkot Cimahi ingin menunjukkan bahwa pengurangan anggaran bukan alasan untuk menurunnya kualitas pelayanan publik, melainkan momentum memperkuat tata kelola keuangan yang lebih bijak dan transparan.
