BERITABANDUNG.id – Subdit I dan Subdit V Ditreskrimsus Polda Jabar berhasil mengungkap kasus pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Mereka diketahui berinisial JR, IF, MY dan HH, di antaranya merupakan mantan relawan vaksinasi yang memiliki akses ke dalam sistem pembuatan sertifikat. Ada dua kejadian pemalsuan yang diungkap Sub Unit I dan V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar.
Pemalsuan sertifikat vaksin pada 26 Agustus 2021, serta pada 6 September 2021. Menurut data yang dihimpun dari penyidikan, sudah ada 35 sertifikat yang terjual sejauh ini.
“Sertifikat asli tapi datanya yang dipalsukan. Sudah ada pelaku dan sekarang sedang proses,” ungkap Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri, dalam keterangan pers secara virtual diikuti Radar Bandung, Selasa (14/9/2021).
Diketahui, pengungkapan kasus yang dipimpin Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jabar, AKBP Andri Agustiano ini bermula dari informasi di media sosial. JR menawarkan sertifikat vaksin tanpa disuntik dengan harga di kisaran Rp200 ribu. Syarat yang dilengkapi pembeli cukup dengan mengirimkan KTP beserta NIK.
“Yang kita sesalkan memang mereka dari relawan jadi mencederai relawan yang sungguh melaksanakan vaksinasi, tapi sekali lagi kita tindak tegas, baik mereka yang menyalahgunakan atau yang menggunakan (sertifikat palsu),” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, kasus sertifikat vaksin menjadi kasus di antara kasus-kasus kriminal lainnya berkenaan penanganan pandemi Covid-19.
“Sertifikat vaksin palsu jadi bagian dinamika di mana kriminalitas selalu ada dalam proses Covid-19, mulai dari kriminilitas bansos, sertifikat, tidak menyuntikan vaksin, saya kira jawaban sederhana setiap ada pelanggaran hukum Polda Jabar akan tegas melakukan penindakan,” katanya.
Pria yang kerap disapa Emil itu menyatakan, sudah menitipkan dan mempercayakan pananganan kasus kepada Polda Jabar. Ia memita kepolisian untuk mengusut kasus tersebut guna mengetahui apakah ada sindikat yang bermain di belakangnya atau tidak.
“Saya titip ke Pak Kapolda, jangan-jangan ini ada komplotan atau skalanya masif. Jadi, kita harus selidiki apa ini hanya receh-receh kecil atau sistematis. Kewenangan dan penanganan di Polda Jabar terus kita tingkatkan untuk meraih kepercayaan publik,” pungkasnya. (RB)
