BERITABANDUNG.id – Demonstrasi bertajuk ‘Rakyat Gugat Negara’ di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung masih berjalan. Pada Kamis (22/8/2024) pukul 12.55 WIB, massa yang terdiri dari beberapa gerakan Mahasiswa, Aksi Kamisan Bandung, dan Front Rakyat Melawan Negara terlihat semakin bertambah.
Mereka menuntut sejumlah permasalahan. Salah satu pokok isu yang disuarakan ialah protes pada lembaga legislatif dan eksekutif membatalkan revisi Undang-undang Pilkada yang isinya berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kemarahan mereka luapkan secara simbolis, salah satunya dengan merobek baliho berfigura bambu milik salah satu partai. Dalam baliho tersebut, terpampang wajah sejumlah pejabat DPRD Jawa Barat lengkap dengan foto Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.
Indra, sebagai salah satu Koordinator Aksi menyatakan bahwa masing-masing warga membawa isu protes yang berbeda. Tak ada tuntutan spesifik kata Indra, yang penting mereka berkumpul meluapkan aspirasi yang sama pada pemerintah Indonesia.
“Hari ini kita tidak merespons Pilkada, tapi akumulasi kemarahan warga negara dan seluruh elemen semuanya baik mahasiswa, buruh, guru, pedagang, homeless. Hari ini sebagai akumulasi kemarahan kepada negara dan pemerintah yang telah berkoordinasi atau melewati peraturan,” kata Indra dengan tegas.
Dalam orasi setiap warga, menyuarakan lantang dengan toa setiap unek-unek pada pemerintah. Mereka banyak menyebut pemerintahan era Jokowi telah banyak melanggar demokrasi dan peraturan.
Secarik kertas bertuliskan ‘Rakyat Gugat Negara’ memperlihatkan unek-unek massa yang hadir. Mereka mengibaratkan rakyat sebagai kumpulan domba-domba yang digiring untuk memilih calon pemimpin.
“Saat hajat pemilihan usai, nasib kita ikut selesai. Sekali lagi, begitulah sialnya politik di negara ini. Suka tidak suka, politik negara ini berpengaruh kepada kehidupan kita semua. Skenario yang sedang dilakukan pemerintah tentu akan berdampak pada kehidupan kita,” tulis curahan hati massa.
“Pemerintah hari ini sedang berskenario agar rakyat tidak lagi dapat menyuarakan pendapatnya. Mereka ingin rakyatnya tetap lapar dan saling menyalahkan satu sama lain. Pemerintah akan menganggap skenario busuknya ini berhasil ketika rakyat tidak lagi merasa bahwa dia memiliki hak berpendapat dan mengkritik pemerintah,” lanjutnya.
Indra pun membenarkan bahwa informasi soal keputusan DPR yang mengabaikan ketetapan MK, semakin membuat massa meledak. Indra pun menegaskan bahwa massa yang berkumpul hari ini akan terus berorasi menyuarakan kemarahannya, tanpa berkenan untuk diajak audiensi.
“Ya ini akumulasi kemuakan yang tidak bisa dibendung. Kami bersama masyarakat yang hadir, menunjukkan bentuk kemarahan kita, menentang ketidakadilan dan bersuara atas nama masyarakat. Di depan DPRD ini, kami menunjukkan bahwa sudah tidak percaya pemerintahan atau eksekutifnya karena kita masyarakat tertindas,” tutur Indra.
“Sehingga hari ini menunjukkan kemuakan dan kemarahan kepada DPR dan stakeholder lainnya. Kita akan tetap meluapkan emosi dan kemarahan, dan kita tegaskan tidak akan beraudiensi dengan siapapun. Isu yang kami bawa banyak, karena kami datang dari latar elemen yang berbeda. Warga semua yang tertindas turun ke jalan menyuarakan kemuakan kita. Tidak ada tuntutan spesifik,” sambung dia. (dtk)
