BANDUNG- Para petambak tradisional di Desa Jayamukti Kecamatan Blanakan yang jadi korban limbah tambak udang vaname mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Pancasila (LBH MAPANCAS) Jawa Barat.
Mereka merasa sudah tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan mereka curiga anggota dewanpun lebih memihak pengusaha udang vaname ketimbang memperjuangkan nasib petani tambak tradisional yang jumlahnya ratusan orang.
“Ada dewan daerah dan DPR pusat malah kelihatannya lebih memihak vaname. Pemkab juga tidak memperhatikan nasib kami, buktinya belum ada tindakan tegas untuk mengatasi pencemaran limbah vaname yang merugikan kami. Kami berharap LBH Mapancas ini bisa bantu perjuangkan nasib kami,” ujar perwakilan petambak tradisional Blanakan, Acep Suryana, bersama rekan-rekannya didampingi tokoh warga Blanakan, Bambang Marwoto, saat bertemu dengan jajaran LBH MAPANCAS Jabar, Rabu (1/7/2020).
Dia menyampaikan, hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Jabar jelas menyatakan limbah udang vaname mencemari lingkungan. Bahkan Ombudsman Jabar sudah memerintahkan agar tambak udang vaname ditutup sementara.
Mewakili para petambak, tokoh masyarakat Kecamatan Blanakan, Bambang Marwoto, mendesak pemerintah memperhatikan petambak tradisional dengan mengupayakan langkah antisipasi pencemaran limbah vaname dan memperbaiki pendangkalan saluran tambak.
“Plang penutupan pun sudah sempat dipasang sebanyak 3 buah di lokasi, tapi malah ada yang nyabut semua. Jelas ini pelanggaran. Kita berharap putusan Ombudsman ditindaklanjuti pemkab dengan menutup sementara tambak vaname. Kasian para petambak tradisional ini sudah mengalami kerugian bertahun-tahun sejak 2014 karena produksinya anjlok dampak pencemaran,” imbuh Bambang.
Pimpinan LBH MAPANCAS Jabar, Sachrial, SH, didampingi Aji Saptaji, SH, menegaskan siap membantu memperjuangkan nasib para petambak tradisional Blanakan.
Redaksi
