BERITABANDUNG.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pihaknya akan terus memperbaiki layanan aplikasi PeduliLindungi. Penyempurnaan aplikasi, kata Kemenkes, dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selaku penyedia aplikasi.
“Terus kita perbaiki tentunya, bersama Kominfo ya. Karena PeduliLindungi adalah platform yang disiapkan Kominfo ya,” kata juru bicara vaksinasi Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi kepada media, Sabtu (14/8/2021).
Nadia menyebut tujuan Kemenkes dan Kominfo meluncurkan aplikasi PeduliLindungi adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes).
Aplikasi PeduliLindungi) ini adalah upaya pemanfatan teknologi yang diharapkan memudahkan masyarakat dalam menjalani prokes,” tutur dia.
Sebelumnya cerita seorang warga tak bisa masuk mal karena tidak terdata di aplikasi PeduliLindungi meski sudah divaksin di luar negeri viral di media sosial. Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mengkritik aplikasi PeduliLindungi yang menurutnya justru menyulitkan pemerintah sendiri.
“Selain belum efektif saat ini karena sistem database belum terintegrasi kemudian juga cakupan vaksinasinya juga belum 50%, terbatas, orang akses juga terbatas, masih menunggu antrean dan sebagainya,” ujar Dicky Budiman kepada detikcom, Jumat (13/8).
“Ini (PeduliLindungi) akan menyulitkan pemerintah sendiri dan dunia usaha jadi niatnya betul untuk membatasi tetapi itu bukan akar masalahnya,” imbuhnya.
Menurut Dicky, masalah utamanya yakni 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Dicky mengatakan jika 3T di Indonesia kuat maka tidak perlu adanya aplikasi semacam PeduliLindungi.
“Bukan hanya satu (kasus) aja, pasti banyak yang lain itu kan merugikan banyak pihak dan ini akan semakin banyak (masalah terkait integrasi data). Nanti terjadi di berbagai macam aktivitas,” katanya.
Menurutnya, sertifikat vaksin yang ada di aplikasi PeduliLindungi tidak bisa jadi patokan tunggal seseorang untuk beraktivitas. Dia menekan, masih banyak orang yang belum divaksin sehingga upaya mencapai kekebalan komunal (herd immunity) belum tercapai.
“Orang yang divaksin itu juga tidak menjamin dia tidak menularkan virus kecuali dia juga dites. Jadi vaksin terus dites, nah itu baru bisa,” sambungnya.