BERITABANDUNG.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan pentingnya penguatan jiwa kepemimpinan Siliwangi di lingkungan perangkat daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Rabu, 18 Februari 2026.
Menurut Herman, kepemimpinan Siliwangi yang dimaksud adalah kepemimpinan yang “nerus bumi, ngapak mega, tur napak sancang”. Ia menyebut konsep tersebut relevan dan kontekstual, terutama dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan program keluarga berencana sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat.
“Nerus bumi berarti membumi, memahami realitas sosial dan memiliki empati terhadap kondisi masyarakat. Kita tidak bisa menutup mata terhadap persoalan perkawinan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya angka perceraian, hingga kasus bunuh diri anak,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemahaman yang mendalam terhadap persoalan menjadi kunci untuk menghadirkan langkah pencegahan yang efektif dan sinergis hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Sementara itu, “ngapak mega” dimaknai sebagai kemampuan berpikir visioner. Perangkat daerah diharapkan tidak hanya berkutat pada persoalan teknis, tetapi mampu memetakan arah kebijakan jangka panjang dengan target yang terukur.
Adapun “napak sancang” dimaknai sebagai ketangguhan dalam menyelesaikan persoalan di tengah keterbatasan, termasuk keterbatasan anggaran. Dalam konteks ini, Herman menekankan pentingnya strategi keluar (exit strategy) yang jelas dalam setiap program.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga sebagai unit paling dasar dalam masyarakat. Keluarga yang tangguh dan harmonis akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
“Forum OPD ini bukan sekadar formalitas. Ini momentum untuk memetakan persoalan yang kompleks dan menyusun langkah mitigasi yang konkret. Provinsi adalah agregat, namun kunci keberhasilan ada di kabupaten/kota hingga desa,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana merupakan strategi pembangunan yang berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menuturkan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan pola asuh positif, serta percepatan penurunan angka perkawinan anak menjadi prioritas pembangunan daerah. Selain itu, forum juga membahas penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja dan ketahanan ekonomi keluarga guna mendukung pembentukan karakter pancawaluya masyarakat Jawa Barat.
Forum DP3AKB Jawa Barat turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jawa Barat Ane Carolina.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor yang mampu menghadirkan kebijakan terintegrasi dan berdampak nyata bagi perempuan, anak, dan keluarga di Jawa Barat.
