BERITABANDUNG.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jokowi menyebut implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten, kasus positif Covid-19 justru melonjak naik di sejumlah provinsi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (29/1) lalu. Video pembukaan rapat ini baru diunggah Sekretariat Presiden pada Minggu (31/1/2021).
“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik,” kata Jokowi.
Jokowi meminta jajarannya melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan. Dia menilai implementasi PPKM belum baik.
“Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat, di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi,” ungkapnya.
“Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan, tapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa 3M itu,” sambung Presiden Jokowi.
Rapat terbatas ini dihadiri oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Seskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Jawa-Bali mulai 11-25 Januari untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Kebijakan PPKM kemudian diperpanjang dari 25 Januari sampai 8 Februari 2021.*** (Red)
